Walikota Denpasar IB Rai Mantra membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan ( Musrenbang ) Kota Denpasar tahun 2009, Senin (30/3). Musyawarah yang dilaksanakan di ruang Praja Utama Kantor Walikota Denpasar dihadiri Staf Ahli Kota Denpasar, Plt Sekkot Denpasar Natha Wibawa, para Asisten, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar Sally Mantra, seluruh jajaran SKPD di Kota Denpasar, Perguruan Tinggi, LSM, Organisasi Profisi dan Dunia Usaha. Dalam sambutannya Walikota I B Rai Mantra meminta kepada seluruh SKPD agar programnya mengacu pada visi dan misi daerah yang ditetapkan dalam RPJMP 2005-2010, harus realistis dan terukur, berdasarkan skala prioritas, mengakomodasi hasil musrenbang kecamatan dan program yang disusun harus berdampak pada peningkatan kesejahtraan masyarakat. Disamping itu Walikota minta agar Musrenbang program yang dibuat melibatkan partisipasi masyarakat agar tepat sasaran. “Susun dan buatlah rencana pembangunan itu secara realistis, sistimatis dengan penekanan skala prioritas pada program strategis yang sesuai dengan kondisi dan potensi daerah, jangan membuat rencana pembangunan yang muluk-muluk sehingga tidak tepat sasaran dan bahkan tidak dapat dilaksanakan“ ujarnya. Rai Mantra juga meminta agar Pimpinan SKPD memahami dan memlajari potensi dan kondisi sosial budaya masyarakat, karena hanya dengan demikian kita akan mampu menerapkan strategi yang tepat dalam pengembangan perekonomian masyarakat. Dan pada akhirnya dalam perencanaan pembangunan ini diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan dan komitmen antara masyarakat dengan pelaku pembangunan. Sementara itu Ketua Panitia Musrenbang Dewa Made Ariawan yang juga Kabid Pemerintahan dan Aparatur Bappeda Kota Denpasar menjelaskan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar Tahun 2009, diselenggarakan dengan Tema “Denpasar Kota Kreatif Berbasis Budaya Unggulan”. Pelaksanaan Musrenbang tahun 2009 ini merupakan proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2010, yang merupakan tahun ke lima dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2005 – 2010. Disamping itu bertepatan dengan masa berakhirnya lima tahun pertama RPJPD tahun 2005 – 2025. Kondisi ini tentu memerlukan penanganan yang lebih terfokus sebab pada tahun yang sama akan menyusun Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun 2010. (Sdn)