Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Kota Denpasar Dilaksanakan pada hari Rabu, 26 Maret 2008 bertempat di Ruang Praja Utama Kantor Walikota Denpasar yang kemudian pada Tanggal 27 Maret 2007 dilanjutkan di Ruang Rapat Bappeda Kota Denpasar. Musrenbang ini dihadiri Muspida Kota Denpasar, Sekretaris Daerah Kota Denpasar, Drs. I Nyoman Aryana, M.S.i, para asisten Setda Kota Denpasar, para kepala dinas/instansi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, Camat se-Kota Denpasar, tim ahli Pemerintah Kota Denpasar dan Ketua Tim Penggerak PKK, Ny. Bintang Puspayoga. Wakil Walikota Denpasar I.B Rai Dharmawijaya Mantra S.E., M.Si berkenan membuka Musrenbangda didampingi oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar dan Kepala Bappeda Kota Denpasar. Walikota Denpasar Drs A.A. Puspayoga dalam sambutan yang dibacakan Wakil Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra S.E., M.Si, menyatakan bahwa musrenbang dilaksanakan mempunyai kedudukan dan fungsi yang sangat penting dan strategis dalam usaha meningkatkan konsistensi dan sinkronisasi kebijakan program dan kegiatan pembangunan. Sebagai bagian dari proses perencanaan, penyelenggaraan Musrendangda diharapkan menghasilkan kesepakatan dan komitmen diantara pelaku pembangunan. Wakil Walikota Denpasar lebih jauh mengungkapkan bahwa untuk mewujudkan visi misi Kota Denpasar ada 4 (empat) strategi pokok pembangunan, yaitu : (1) pemberdayaan lembaga adat, budaya dan pemahaman agama (2) penguatan sistem ekonomi kerakyatan (3) peningkatan kualitas SDM serta (4) keamanan dengan lingkungan yang kondusif. Ditemui usai pembukaan Musrenbangda, Kepala Bappeda Kota Denpasar, Ir. A.A. Bagus Sudharsana, Dipl. Plg mengungkapkan kegiatan ini digelar untuk sinkronisasi prioritas pembangunan nasional dengan pembangunan daerah dan juga program-program satuan kerja perangkat daerah di Kota Denpasar. “Musrenbang juga digelar untuk mendapatkan masukan dari komponen terkait dalam rangka penyempurnaan pembangunan di Denpasar.” Lanjut Kepala Bappeda Kota Denpasar, prioritas pembangunan di Denpasar sebanyak 648 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 338 milyar lebih. Secara rinci bidang ekonomi kerakyatan 53 kegiatan (Rp. 12 M lebih), Pendidikan 118 kegiatan dengan dana Rp. 60 M lebih, Pertanian 41 kegiatan dana yang tersedot Rp. 6 M lebih, kesejahteraan sosial 116 kegiatan dengan alokasi dana Rp. 21 M lebih sedangkan bidang kesehatan 83 kegiatan dengan alokasi dana Rp. 64 M lebih, sementara bidang fisik / prasarana dan bidang aparatur masing-masing 104 kegiatan (Rp. 115 M lebih) dan 133 kegiatan dengan anggaran Rp. 57 M lebih.